Sabtu, 18 September 2010

MENGENAL BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)



• BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LNPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
• Dalam melaksanakan kegiatannya, BPS berkoordinasi dengan Kepala Bappenas/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)

SEJARAH BPS
I. Sebelum Kemerdekaan
• Didirikan pertama kali di Bogor pada bulan Pebruari 1920.
• Tanggal 24 September 1924 pindah ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor voor de Statistiek. Tahun 1942-1945, Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu.
II. Setelah Kemerdekaan
• Tahun 1950 menjadi Kantor Pusat Statistik. Tahun 1957 berubah nama menjadi Biro Pusat Statistik.
• Tahun 1997 Biro Pusat Statistik berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, diganti namanya menjadi Badan Pusat Statistik.

TUGAS BPS
Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

FUNGSI BPS
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
b. penyelenggaraan statistik dasar;
c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
d. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.


KEWENANGAN
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional; dan
e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
2) penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.


SUSUNAN ORGANISASI

a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
d. Deputi Bidang Statistik Sosial;
e. Deputi Bidang Statistik Produksi;
f. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa
g. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
h. Inspektorat Utama
i. Pusat Pendidikan dan Latihan;
j. Instansi Vertikal


STRUKTUR ORGANISASI
(Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007)

STRUKTUR ORGANISASI BPS DI KABUPATEN (BPS KABUPATEN KAPUAS)


STRUKTUR ORGANISASI BPS RI






VISI BPS
“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua””
“The Agent of trustworthy statistical data for all”

MISI BPS
1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional,didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien


CARA PENGUMPULAN DATA






JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BPS KABUPATEN KAPUAS

Support System Marketing Online

Support System Marketing Online

Terbongkarnya Rahasia Sukses

www.clubdbs.com/?id=ahmadn

Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Kapuas

BEBERAPA INDIKATOR PENTING SOSIAL EKONOMI KABUPATEN KAPUAS


I. Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto

☞ Seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik tertentu dalam satu tahun

☞ Produk tersebut bisa dikonsumsi di wilayah tersebut dan atau diekspor ke wilayah lain














II. STATISTIK PERTANIAN







III. INFLASI
Inflasi merupakan suatu indikator dalam mengukur stabilitas harga barang dan jasa. Laju inflasi suatu daerah didapatkan dari penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) suatu bulan yang dibandingkan dengan IHK bulan sebelumnya.
Laju inflasi Kabupaten Kapuas pada tahun 2009 mencapai 3,44 persen. Artinya selama tahun 2009 telah terjadi kenaikan nilai Indeks Harga Konsumen dari 100,18 pada akhir tahun 2008 menjadi 103,63 pada akhir tahun 2009. Laju inflasi tahun kalender Kabupaten Kapuas lebih tinggi dibandingkan laju inflasi Palangka Raya sebesar 1,39 persen juga lebih tinggi dari laju inflasi Sampit sebesar 2,85 persen. Tingginya laju inflasi pada tahun 2009 dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan pada bulan Pebruari tahun 2009 yaitu sebesar 13,08 persen.






IV. KETENAGAKERJAAN


PENDUDUK USIA KERJA

Penduduk usia kerja yang digunakan di Indonesia adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

BEKERJA
Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga/tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

PENGANGGURAN TERBUKA (dibaca: pengangguran)
Definisi standar untuk Penganggur:
Tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan mencari pekerjaan

Penganggur adalah Angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan (jobless), yang mencakup:
- Sedang mencari pekerjaan,
- Sedang mempersiapkan usaha,
- Tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) atau
- Tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.





V. KEMISKINAN

DEFINISI MISKIN (BPS)
Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang/rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya.








VI.KEPENDUDUKAN









VII. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM adalah salah satu indikator pembangunan yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP dalam NHDR 1990.

IPM merupakan indeks komposit dari 3 dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar: usia hidup(longevity),pengetahuan(knowledge), dan standar hidup layak (decent living.

Merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu daerah, yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak


Pemahaman Masalah Data Kemiskinan

Pemahaman Masalah Data "Kemiskinan"

Mengapa Mengukur Kemiskinan ?
• Tujuan Pembangunan àkesejahteraan masyarakat (bebas dari kemiskinan)
• Masalah kemiskinan à salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun;
• Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan à tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran;
• Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:
– Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
– Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
– Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka;

Komitmen Nasional dan Global

• 3 jalur strategi pemerintah
– Pertumbuhan ekonomi
– Penciptaan kesempatan kerja
– Pengurangan kemiskinan
• Millennium Development Goals, Tujuan # 1
– Pengurangan kemiskinan dan kelaparan dengan target: pengurangan setengah selama 25 tahun sejak 1990
– Indikator Pemantauan: (1) % penduduk miskin, (2) poverty gap, (3) % balita gizi kurang, (4) % penduduk dengan calori intake < 2.100 kkal per hari

KONSEP KEMISKINAN MAKRO
Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach)
“Kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)”

Pengukuran Kemiskinan
• Kemiskinan absolut
– Menyatakan jumlah dan persentase penduduk miskin
– Garis kemiskinan: kebutuhan dasar makanan dan makanan
– Ukuran: Head Count Ratio, Poverty Gap, Severity Index
– penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan
– GK: jumlah rupiah dibutuhkan untuk membayar kebutuhan pokok minimal, makanan (2.100 kkal/hari) + kebutuhan non-makanan esensial (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dll) sebulan
• Kemiskinan relatif
– Akses pada faktor produksi
– Pengangguran
– Akses pada pelayanan dasar
• Kemiskinan kronik dan transient
– Kronik: poorest of the poor
– Transient: kelompok masyarakat yang rentan terhadap kebijakan yang menyebabkan kenaikan biaya hidup
• Garis Kemiskinan
– Pengeluaran rata-rata reference population untuk keranjang komoditas (makanan dan bukan makanan)
– GK Makanan: harga dari 2100 × harga per kkal makanan
– GK non-Makanan

Metode Penghitungan Garis Kemiskinan
Komponen garis kemiskinan:
GK = GKM + GKNM
dimana:
GK = Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
SUMBER DATA
SUSENAS MODUL KONSUMSI
– Setiap 3 tahun sampel ± 65.000 rumahtangga
– Sejak 2003: setiap tahun panel dengan sampel ± 10.000 rumahtangga
– Mulai 2007: setiap tahun panel dengan sampel ± 68.000 rumahtangga
– Mengumpulkan data pengeluaran dan konsumsi dari > 200 komoditi makanan dan > 100 komoditi non-makanan
– Komoditi makanan dapat dikonversi ke kalori
– Diperoleh pengeluaran/konsumsi rumah tangga dan per kapita
– Sampel 68.000 RT untuk memperoleh estimate angka provinsi
– Sampel 10.000 RT untuk memperoleh estimate angka nasional
SUSENAS KOR
– Setiap tahun dengan sampel > 275.000 rumahtangga
– Kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, konsumsi/pengeluaran
– Bisa diperoleh estimate angka kabupaten

Komoditi untuk penghitungan
Garis Kemiskinan Makanan




Komoditi untuk penghitungan
Garis Kemiskinan Non-Makanan





INDIKATOR KEMISKINAN
1. Headcount Index: mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan/ Poverty Gap Index: merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin thd garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan/ Poverty Severity Index: semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin
Ukuran tingkat kemiskinan:
Formula Foster –Greer- Thorbecke [FGT]

INSIDEN KEMISKINAN:
beberapa kriteria dan masalah

Beberapa Kriteria Miskin Garis Kemiskinan



Keterbatasan Data Kemiskinan Makro
 Hanya dapat menghasilkan angka perkiraan jumlah dan persentase penduduk miskin namun tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana lokasi penduduk miskin
 Diatas kertas bisa dihitung dengan mudah, di lapangan perbedaan antara miskin dan hampir miskin tidak terlihat nyata


SOLUSI ??



Rumah Tangga Sasaran
“Rumah Tangga Miskin : seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur”.
Kecenderungan yang terjadi: Rumah tangga dipecah menjadi beberapa keluarga

Siapa Yang Miskin ??
“Tidak kaya bukan berarti Miskin”

Variabel Pengukuran RTS
1. Luas lantai tempat tinggal
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal
4. Fasilitas tempat BAB
5. Sumber air minum
6. Sumber penerangan utama
7. Bahan bakar utama untuk memasak
8. Frekuensi mengkonsummsi daging/ayam/susu dlm seminggu
9. Frekuensi makan dalam sehari
10. Frekeuensi membeli pakaian/tahun
11. Kemapuan berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Kepemilikan barang berharga/asset (Tabungan, Emas, TV, Ternak, Motor)
13. Akses kredit usaha (UKM/UMKM)
14. Status kepemilikan tempat tinggal
15. Jenis atap bangunan tempat tinggal
16. Luas lahan pertanian yang diusahakan
17. Apakah pernah berhutang untuk kebutuhan sehari-hari
18. Kepada siapa berhutang

Sekilas tentang Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Kapuas

SEKILAS TENTANG KEGIATAN SENSUS PENDUDUK 2010 (SP2010)
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Jumlah Kecamatan :17 kecamatan
Jumlah Desa :204 desa
Jumlah Blok Sensus Biasa :1.291 BSB
Jumlah Blok Sensus Khusus :3 BSK
Jumlah Tim :242 tim
Jumlah PCL :726 PCL (Petugas Pencacah Lapangan)
Jumlah Korlap :41 Korlap (Koordinator Lapangan)
Jumlah KSK :12 KSK (10 KSK Definitif, 2 KSK Mitra)
KSK = Koordinator Statistik Kecamatan
Jumlah petugas Task Force :8 orang tim dari Kabupaten
di tambah 10 orang dari tim Provinsi
Jumlah petugas pengolah data RBL1 :1 orang (Kiki Ferdiana, S.S.T.)
Jumlah petugas receiving-batching :14 orang

Jumlah penduduk berdasarkan hasil SMS RBL1(olah cepat) (angka angregat; angka sementara):
Laki-laki :167.945 jiwa
Perempuan :161.464 jiwa
Jumlah (L+P) :9.406 jiwa
Jumlah Rumahtangga :84.483 rumahtangga
Sex Ratio Kabupaten :104
Sex Ratio terendah :99 (Kecamatan Kapuas Timur)
Sex Ratio tertinggi :111 (Kecamatan Mandau Talawang)
Rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga :3,90 jiwa/ruta

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap (gelandangan, tuna wisma, penghuni LP/Penjara:
Laki-laki :204 jiwa
Perempuan :4 jiwa